Inews Gianyar – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Gianyar I Made Mahayastra secara resmi meluncurkan Program Beasiswa Gianyar untuk jenjang Sarjana (S1) dan beasiswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Selasa (8/7/2025) sore di Taman Maheswara, belakang Kantor Bupati Gianyar.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Gianyar melalui pendidikan tinggi dan pelatihan kerja yang siap pakai. Tahun 2025, program ini menjadi pilot project dengan 127 beasiswa S1 dan 60 beasiswa LPK.
“Tahun 2026, target kita adalah 1.000 beasiswa S1 dan 400 beasiswa LPK,” ujar Bupati Mahayastra.
Beasiswa diberikan untuk biaya pendidikan, laptop, uang saku harian, dan uang kos, dengan pagu maksimal Rp 60 juta per mahasiswa per tahun. Biaya tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan riil (real cost), bukan sistem paket.
Baca Juga : 14 Banjar di Desa Ketewel Ramaikan Parade Baleganjur Ngarap
Mahasiswa penerima bebas kuliah di dalam maupun luar Bali. Sejumlah mahasiswa Gianyar bahkan telah diterima di IPB, ITB, UGM, ITS, Unesa, Universitas Brawijaya, hingga Universitas Mataram.
Program LPK berlangsung satu tahun, dan pada 2025 akan dilaksanakan di empat LPK swasta yakni Monarch Bali Gianyar, OTC Bali-Gianyar, Sun Glory, dan Bali Crystal College (BCC).
Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya menegaskan Pemprov Bali juga mendorong program serupa untuk masyarakat kurang mampu. Pemprov Bali telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk memberi bebas biaya kuliah bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin.
“Kami hanya bekerja sama dengan universitas yang sehat secara manajemen dan siap mendukung anak-anak Bali yang ingin kuliah tapi terkendala ekonomi,” jelas Gubernur asal Buleleng itu.
Ia juga mengapresiasi langkah Bupati Gianyar sebagai yang pertama di Bali meluncurkan program beasiswa skala besar bagi warganya. Serta menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab bagi penerima beasiswa.
Bupati Mahayastra pun berpesan agar para penerima fokus belajar dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kepercayaan dan investasi yang diberikan pemerintah.
